Ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden pada 1 Desember 1956, Indonesia memasuki babak sejarah yang penuh ketegangan. Dwitunggal yang dulu bahu-membahu memproklamasikan kemerdekaan akhirnya berpisah jalan. Hatta memilih mundur, salah satunya karena perbedaan prinsip yang tajam dengan Presiden Sukarno.
Perbedaan Jalan Politik
Sukarno mendorong Demokrasi Terpimpin dengan kekuasaan terpusat di tangan presiden. Baginya, bangsa yang muda ini harus dipersatukan oleh figur pemimpin karismatik, bukan sekadar mekanisme parlementer yang rawan perpecahan. Sebaliknya, Hatta percaya bahwa demokrasi hanya bisa hidup dengan pembatasan kekuasaan, penghormatan pada hukum, serta partisipasi rakyat.
Perbedaan itu kian nyata ketika Hatta menulis esai berjudul Demokrasi Kita pada 1960. Tulisan yang dimuat di Panji Masyarakat ini secara terbuka mengkritik penyimpangan konstitusional, pembubaran Konstituante, serta kecenderungan otoriter dalam praktik Demokrasi Terpimpin. Bagi Hatta, demokrasi yang kehilangan batas-batas hukumnya akan melahirkan diktator. Reaksi pemerintah jelas: tulisan itu dibredel, dan Panji Masyarakat mendapat tekanan keras.
Mengapa Hatta Tidak Ditangkap?
Banyak lawan politik Sukarno berakhir di penjara tanpa proses hukum jelas, sebut saja Sutan Sjahrir dan Mohammad Natsir. Namun Hatta dibiarkan tetap bebas, meskipun keras mengkritik. Ada alasan kuat di balik itu: statusnya sebagai proklamator, reputasinya yang bersih, serta penghormatan pribadi Sukarno terhadap mantan dwitunggalnya. Kritik Hatta juga berbeda sifatnya—lebih sebagai suara moral dan intelektual daripada agitasi politik massa.
Proyek Mercusuar vs Kebutuhan Rakyat
Sukarno kemudian sibuk membangun proyek-proyek besar: Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan berbagai infrastruktur prestise lainnya. Tujuannya jelas, yakni mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, menegaskan bahwa bangsa muda ini tidak kalah dari negara besar lain.
Namun, pada saat yang sama, rakyat menghadapi inflasi ratusan persen, beras langka, pendidikan dan kesehatan terbatas. Bagi Hatta, proyek mercusuar ini salah arah. Ia menilai uang negara seharusnya diprioritaskan untuk kebutuhan dasar rakyat: pangan, koperasi, dan pendidikan. Kritiknya sederhana namun tajam—Indonesia tidak butuh gedung megah jika perut rakyat masih lapar.
Mengapa Nama Sukarno Lebih Harum?
Meski kritik Hatta terbukti realistis, nama Sukarno hingga kini lebih harum dalam ingatan publik. Alasannya banyak: karisma oratoris Sukarno, simbol fisik yang masih berdiri kokoh, warisan politik globalnya melalui Konferensi Asia-Afrika dan Gerakan Non-Blok, serta narasi sejarah yang dibentuk Orde Baru. Sementara Hatta, yang hidup sederhana, lebih dihormati di lingkar intelektual dan dikenang sebagai suara moral, bukan simbol massa.
Api Revolusi vs Cahaya Moral
Sejarah akhirnya menempatkan Sukarno sebagai api revolusi—berapi-api, membakar semangat, penuh simbol kebesaran. Sedangkan Hatta dikenang sebagai cahaya moral—tenang, rasional, menjaga arah, meski sering tenggelam dalam gemerlap panggung politik Sukarno.
Bagi rakyat pada masa itu, kebutuhan nyata sebenarnya adalah beras, sekolah, dan hidup layak. Tetapi Sukarno memberi mereka Monas dan GBK sebagai simbol kebanggaan. Jurang antara kebutuhan sehari-hari dan ambisi simbolik itulah yang membuat perbedaan antara Sukarno dan Hatta begitu tajam, dan tetap menjadi pelajaran berharga bagi bangsa ini hingga kini.
.png)
